Fokus dunia sepak bola kini beralih ke markas FIFA menyusul pengumuman Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) yang memboikot acara undian Piala Dunia FIFA 2026 di Washington D.C., AS, pada 5 Desember mendatang. Keputusan drastis Iran, yang disebabkan oleh penolakan visa AS terhadap delegasi penting mereka, telah menciptakan krisis diplomatik yang mendesak bagi otoritas sepak bola global.
Pengumuman boikot Iran pada Jumat, 28 November 2025, bukan hanya sekadar protes, tetapi sebuah tantangan langsung terhadap prinsip netralitas FIFA dan kemampuan mereka untuk menjamin partisipasi yang setara bagi semua negara anggota.
Dilema FIFA: Menjaga Tuan Rumah vs. Melindungi Anggota
Krisis ini memaksa FIFA untuk mengambil posisi dalam konflik politik yang sensitif antara Amerika Serikat dan Iran. Permintaan resmi intervensi dari Iran menuntut FIFA untuk segera menekan Pemerintah AS agar mencabut penolakan visa yang disebut Iran sebagai tindakan “diskriminatif dan bermotif politik”.
Wakil dari Iran adalah peserta wajib dalam undian, dan absennya mereka menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan dan integritas prosesi tersebut.
| Opsi Tindakan FIFA | Potensi Dampak Positif | Risiko dan Tantangan |
| Intervensi Kuat | Memperkuat klaim netralitas; Memungkinkan Iran hadir; Menjaga integritas undian. | Mempertaruhkan hubungan dengan AS sebagai tuan rumah kunci; Terjebak dalam urusan politik. |
| Undian In Absentia | Prosesi tetap berjalan sesuai jadwal; Menghindari konfrontasi diplomatik. | Dianggap mengabaikan hak anggota; Memberikan preseden buruk; Dikritik karena tunduk pada tekanan politik. |
| Pemindahan Lokasi (Teoritis) | Menunjukkan komitmen penuh terhadap semua anggota. | Tidak realistis mengingat waktu yang sangat mepet; Kekacauan logistik masif. |
🗣️ Ujian Prinsip Anti-Politik
FIFA selama ini berpegang teguh pada doktrin “memisahkan olahraga dari politik” (Keep politics out of football). Namun, dengan AS—negara tuan rumah bersama—yang menggunakan kontrol visa, garis pemisah antara politik dan olahraga menjadi kabur.
Keputusan AS menolak visa, terutama kepada Presiden FFIRI Mehdi Taj, dianggap melanggar Host Country Agreement yang secara implisit menjamin akses bagi delegasi resmi peserta turnamen.
“Ini adalah momen krusial bagi FIFA,” ujar Dr. Hassan Zaid, seorang analis olahraga geopolitik. “Jika mereka gagal menjamin akses bagi salah satu peserta wajib, itu berarti piagam mereka tidak bernilai di hadapan kepentingan politik negara tuan rumah. Ini akan menjadi preseden yang sangat berbahaya untuk masa depan acara olahraga global.”
Keheningan FIFA sejauh ini hanya meningkatkan tekanan. Dunia menunggu apakah badan tersebut akan memilih solusi diplomatik yang sulit demi persatuan anggotanya, atau memilih jalan yang lebih mudah namun secara moral problematis dengan membiarkan undian berjalan tanpa Iran.
Apapun keputusannya, drama visa AS-Iran telah mengubah acara undian Piala Dunia 2026 dari seremoni olahraga menjadi sebuah panggung pertarungan geopolitik.